Apa Itu CLARITY Act?

15 July 2025 07:29

CLARITY Act, atau secara lengkap dikenal sebagai Crypto-Asset National Security Enhancement and Enforcement Act of 2023, adalah sebuah rancangan undang-undang yang diperkenalkan di Amerika Serikat untuk memperkuat regulasi terhadap aset kripto, terutama protokol keuangan terdesentralisasi (DeFi). Tujuannya adalah memastikan bahwa sistem DeFi tidak menjadi celah untuk aktivitas ilegal seperti pencucian uang atau pendanaan terorisme.

Tujuan Utama CLARITY Act

CLARITY Act berupaya menutup celah hukum yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan melalui protokol DeFi. Dengan memberlakukan aturan yang setara dengan lembaga keuangan tradisional, pemerintah ingin menciptakan transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik di sektor kripto.

Isi Pokok CLARITY Act

1. Pihak yang mengendalikan protokol DeFi, seperti developer, operator frontend, atau entitas yang mengelola kunci administratif, dapat diklasifikasikan sebagai institusi keuangan berdasarkan hukum yang berlaku.

2. Pihak yang dianggap memiliki kendali wajib mematuhi Undang-Undang Bank Secrecy Act (BSA), termasuk kewajiban:

   • Melakukan verifikasi identitas pengguna (KYC)

   • Melaporkan transaksi mencurigakan

   • Melakukan pendaftaran sebagai lembaga keuangan resmi

3. Protokol yang benar-benar terdesentralisasi, tanpa adanya pihak yang bisa mengubah kode atau mengendalikan dana, dapat dikecualikan dari aturan ini.

4. Kegagalan mematuhi ketentuan ini dapat mengakibatkan sanksi hukum, termasuk denda dan tuntutan pidana.
   
   

Tanggapan dan Kritik

Beberapa pelaku industri menilai CLARITY Act bisa menjadi hambatan inovasi karena memberikan tekanan hukum kepada developer yang sebenarnya hanya berkontribusi secara teknis terhadap protokol. Selain itu, definisi tentang siapa yang "mengendalikan" protokol masih dianggap terlalu luas dan kabur. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa regulasi ini bisa menyasar pengembang open-source atau DAO yang tidak memiliki struktur organisasi formal.

CLARITY Act merupakan langkah serius dari pemerintah AS untuk mengatur ruang DeFi dan kripto dengan pendekatan yang lebih tegas. Meski tujuannya adalah memperkuat keamanan dan stabilitas keuangan, pelaksanaannya menimbulkan perdebatan karena bersinggungan langsung dengan prinsip desentralisasi yang menjadi dasar teknologi blockchain.